Sukabumi- banyakberita.com-Pesta demokrasi yang Sebentar lagi akan di mulai membuat berbagai pihak mempersiapkan diri di masing-masing bidangnya akan tetapi sungguh ironis di saat masyarakat mengharapkan pesta demokrasi yang bersih, jujur, adil dan terhindar dari hal-hal yang buruk, akan tetapi sangat miris penyelenggara pemilu di kecamatan melakukan hal yang sangat tidak terpuji sebagai penyelenggara pemilihan kecamatan yang muncul dugaan adanya pemotongan upah Pantarlih oleh PPS di kecamatan Pabuaran, dengan dalih pekerjaan pantarlih selesai.
Sesuai dengan arahan KPU bahwa peKerja pantarlih seharusnya dua bulan yang di mulai dari bulan Pebruari sampai dengan bulan Maret, dengan uang honor pekerja satu juta perbulan. Kamis ( 27/4/23)
Dari informasi yang di himpun awak media, pantarlih kecamatan Pabuaran menerima upah di bulan pertama satu juta dan di bulan kedua hanya menerima 600 ribu.
Saat di konfirmasi Menurut , W, " kerja itu dua bulan dari bulan Pebruari sampai dengan Maret, dan waktu sosialisasi awal di bayar tiap bulan, bahkan yang bulan terakhir di bayar, awal tidak ada pembayaran untuk honor bulan kedua setelah hasil komplain pantarlih, baru ada pembayaran sebelum nya tidak ada itu pembayaran honor bulan kedua," terangnya.
Iya juga Menambahkan," bahwa mereka (Red PPS) memutuskan setiap pertemuan bahwa tidak ada gaji dua bulan, kan kerja nya juga satu bulan selesai, tapi ketika saya melihat di kecamatan yang lain ada upah dua bulan, bahkan di kecamatan yang tetangga juga ada, setelah pantarlih pada ribut baru ada panggilan tengah malam setelah tarawih baru di kumpulan lagi , dan memeberikan honor dengan nominal 600 ribu, yang menjadi pertanyaan kenapa tidak sama dengan kecamatan yang lain," jelasnya.
Sementara ketua PPK kecamatan Pabuaran Arip Hidayat saat dikonfirmasi mengatakan," Peluang itu sebetul nya langsung ke ketua PPS, nah ketika penyaluran keuangan kemarin memang, kan di salurkan langsung oleh pihak desa atau PPS katakan lah seperti itu" terangnya.
Lanjutnya," memang sempat ada informasi tentang pantarlih hasil pertemuan dengan ketua PPS kemarin , Upah pantarlih, pada hari Kamis saya mengumpulkan para ketua PPS untuk klarifikasi terkait itu, hasil keterangan dari mereka itu sudah di salurkan bahkan saya masih penasaran dan di kumpulkan lagi di tanggal 17 /4/23 hari Senin bahkan ada dokumentasi visual dan Video pernyataan, pungkasnya.
Dari keterangan kedua belah pihak itu sangat kontradiktif informasi dari korban dengan ketua PPK sehingga membuat kegaduhan di lingkungan kecamatan.
Kejadian seperti ini patut di sayangkan ketika masyarakat berharap penuh dan percaya penuh terhadap penyelanggara untuk menghasilkan calon- calon pemimpin yang bersih bebas dari hal-hal kecurangan untuk menjadikan rakyat sejahtera, alih-alih penyelenggara yang diharapkan bersih dari dugaan pungli malah penyelenggara sendiri yang di duga kuat memotong hak dari pekerjanya.
Dalam hal seperti ini patut mendapatkan perhatian khusus dari pihak-pihak berwenang karena dari masalah seperti ini patut masyarakat bertanya apakah betul pesta demokrasi yang sebentar lagi akan di mulai bisa di percaya sedangkan penyelenggara di duga melakukan dugaan pungli di lingkungan penyelenggara itu sendiri, dan apabila ini menjadi ranah hukum maka penegak hukum harus tegas dalam menindak permasalahan seperti ini karena penyelenggara menyakut dengan berkualitas atau tidak nya pesta demokrasi yang akan di gelar dalam waktu dekat ini.
Somdani/Sa
0 Komentar
Berkomentar dengan bijak, demi menghargai pembuat konten diatas!