Mengingat media yang mencoba mencari informasi terkait pelaksanaan kegiatan tidak mendapatkan respons yang memadai dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Tidak ada satu pun anggota TPK yang bisa dikonfirmasi mengenai rincian kegiatan proyek tersebut,hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kurangnya transparansi.
Ketika salah satu pelaksana kegiatan yang juga menjabat sebagai Kepala Dusun (Kadus) saat di konfirmasi mengaku tidak memiliki kewenangan untuk memberikan penjelasan terkait proyek tersebut. "Saya tidak punya wewenang untuk menjawab pertanyaan media. Silakan langsung hubungi Pak Kades sebagai penanggung jawab," ujarnya.
Namun sayangnya Dodi selaku kepala Desa Cipetir saat di konfirmasi via WhatsApp tidak memberikan jawaban apapun terkait pertanyaan media mengenai pembangunan rabat beton yang sedang berlangsung di wilayahnya.
Sikap kurang terbuka ini bertentangan dengan arahan dari Presiden Republik Indonesia, yang dalam salah satu pidatonya enam tahun lalu menyatakan bahwa dana desa, yang disalurkan langsung dari pusat ke desa, harus diawasi oleh masyarakat. "Masyarakat harus ikut mengawasi, ikut mengontrol uang itu jadi barang apa—jadi irigasi atau jadi jalan. Kontrol yang paling baik itu adalah masyarakat tidak mungkin pemerintah pusat bisa mengontrol secara langsung mengingat jumlah desa yang ada di republik Indonesia jumlahnya mencapai 74000 desa ," ucap Presiden dalam acara live di Kompas TV.
Kondisi ini menunjukkan bahwa pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam penggunaan dana desa, seperti yang telah diamanatkan oleh pemerintah pusat, belum sepenuhnya diimplementasikan di Desa Cipetir. Masyarakat berharap pihak desa segera memberikan klarifikasi terkait proyek ini agar kepercayaan publik terhadap pelaksanaan anggaran dana desa tetap terjaga.
Indra/dani
0 Komentar
Berkomentar dengan bijak, demi menghargai pembuat konten diatas!