Sukabumi-BanyakBerita.com-Penyaluran dana hibah Provinsi Jawa Barat untuk tahun anggaran 2024 kembali disorot. Kali ini, penerima hibah yang beralamat di Desa Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi, diduga fiktif. Berdasarkan informasi dari masyarakat setempat, kelompok tani yang menjadi penerima hibah tersebut tidak diketahui oleh warga sekitar maupun Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di wilayah tersebut.
Penerima hibah yang terdaftar dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 222.550.000, dengan dua ajuan senilai Rp 122.550.000 dan Rp 100.000.000. Namun, dugaan fiktif muncul karena warga mengaku tidak pernah mengetahui adanya kelompok tani di lingkungan tersebut.
"Saya orang sini asli, tidak tahu kalau ada kelompok tani di sini yang menerima dana hibah dari provinsi," ujar salah seorang warga setempat pada Jumat (3/12/2025).
Warga lain menambahkan bahwa kelompok tani tersebut tidak pernah melakukan sosialisasi atau berbaur dengan masyarakat sekitar. "Itu jelas fiktif, cuma mengaku kelompok tani. Padahal, dia sendiri tidak bergaul dengan warga sekitar," katanya.
Penjelasan Ketua Kelompok Tani
Sementara itu, pihak yang mengaku sebagai ketua kelompok tani membenarkan bahwa dirinya menerima dana hibah sebesar Rp 100 juta dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia mengakui bahwa meskipun terdaftar untuk dua ajuan dalam peraturan gubernur, hanya satu ajuan yang disetujui.
"Betul, saya terdaftar dua ajuan, tetapi yang cair hanya satu, sebesar Rp 100 juta," ungkapnya. Ketua tersebut juga menyatakan bahwa dana tersebut digunakan untuk membeli indukan ikan lele dan pembangunan fasilitas berbahan baja ringan.
Ia juga mengaku telah mengajak warga sekitar untuk bergabung dalam kelompoknya, tetapi mereka menolak. "Saya pernah mengajak warga, tapi mereka tidak mau dan seakan tidak percaya," tambahnya.
Pertanyaan atas Transparansi dan Pengawasan
Kasus ini memunculkan pertanyaan besar mengenai pengawasan dan transparansi penyaluran dana hibah dari pemerintah provinsi. Apakah proses verifikasi penerima sudah dilakukan secara optimal? Dan mengapa ada penerima yang terindikasi tidak dikenal oleh masyarakat setempat?
Masyarakat berharap pemerintah provinsi dapat segera mengklarifikasi kasus ini dan meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran dana hibah agar tepat sasaran dan tidak menimbulkan potensi penyalahgunaan anggaran.
Pihak terkait, termasuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan pemerintah desa, diharapkan turut memberikan klarifikasi atas dugaan ini untuk memastikan kebenaran informasi yang beredar.
Indra/Nandar
0 Komentar
Berkomentar dengan bijak, demi menghargai pembuat konten diatas!