Sukabumi-banyakberita.com -Lembaga pendidikan usia dini ( PAUD ) di kabupaten Sukabumi membelanjakan bantuan operasional pendidikan ( BOP ) yang di berikan pemerintah secara Bancakan.
Dinas pendidikan kabupaten Sukabumi kembali di hebohkan dengan adanya penjualan buku tema yang harganya cukup fantastis sampai dengan 120 ribu/ paket, yang merugikan lembaga.
Dan, di duga menabrak aturan dengan adanya penjualan buku tematik yang di jual di lingkungan paud, seharusnya itu tidak terjadi karena tidak di perbolehkan.
Dengan alasan kebutuhan lembaga dan salah satu pengusaha buku tersebut menyebutkan bahwa buku tersebut sudah ada di Arkas dan sudah di LPJ kan maka menurutnya itu sudah tidak ada masalah, sedangkan di saat di telusuri sangat kontradiktif dikarenakan di Arkas tidak masuk dan jangan kan LPJ kuitansi untuk itu pun belum ada sedangkan pembayaran sudah di lakukan oleh lembaga.
Di kecamatan Sagaranten, Cidolog, Pabuaran,, Bojong genteng, Cisolok dan di duga seluruh kecamatan Sukabumi membelinya melalui intruksi dari Himpaudi kecamatan masing-masing.
Ketua Himpaudi kecamatan Sagaranten Elba Irta Putriana S.Pd.i saat di wawancarai tim banyakberita.com di kediamannya, mengatakan, "Iya kami membeli buku paket dari salah satu pengusaha atas mempertimbangkan kebutuhan lembaga paud yang selama ini , dia bimbing , dan
Dia asuh , adapun perihal legalitas Buku ini dirinya tidak paham dan tidak mengerti samasekali,selama ini "kami percaya sama pengusaha bahwa buku yang saya beli sudah terverifikasi oleh kementerian mengingat belanja kami melalui aplikasi rencana kegiatan sekolah ( ARKAS ) dan mustahil tidak tidak diketahui sama sekertaris dinas ( Sekdis) dan ketua ikatan penilik Indonesia ( IPI )," ucapnya. Rabu , (8/5/24).
Saat dikonfirmasi via telepon, Dian selaku ketua IPI kabupaten Sukabumi, dirinya mengaku tidak tahu menahu perihal pembelanjaan buku yang di lakukan lembaga paud di Sagaranten ini , yang jumlah total mencapai 1000 paket Buku apa lagi diduga buku ini tidak memenuhi persyaratan badan standar nasional pendidikan ( BSNP ).
"Nanti kami akan kroscek ke lapangan untuk membuktikan atas informasi yang kami terima hari ini, dan kalau memang terbukti kami akan lakukan sosialisasi edukasi dan pembinaan supaya hal ini tidak terjadi, jelasnya.
Seorang penilik yang bertugas mengendalikan mutu dan juga evaluasi dampak program paud yang ada di suatu daerah.sampai tidak tahu kegiatan dalam hal ini lembaga membelanjakan dana anggaran BOP dari pemerintah.
Seharusnya penyerapan dana BOP itu mengacu Pada di Rapor yang merah di lembaga pendidikan Pendidikan paud Dengan kata lain Dana BOP diharapkan bisa dimanfaatkan lembaga untuk mengatasi masalah yg ada berdasarkan Rapor Pendidikan. Itulah yang dinamakan PBD (Perencanaan Berbasis Data). Ada 3 tahapan di dalamnya : Identifikasi, Refleksi, Benahi (IRB).
Hal ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan kurangnya sosialisasi sehingga tidak tahu cara para lembaga memanfaatkan dana BOP yang tepat guna dan tepat sasaran , dengan adanya pemanfaatan BOP untuk belanja Buku hal ini menimbulkan asumsi di masyarakat terkesan lembaga ini ada bisnis dengan dinas pendidikan.
Patut di sayangkan Paud seharusnya menjadi garda terdepan dalam mendidik anak-anak yang berkarakter, berakhlak baik akan tetapi PAUD di jadikan ladang bisnis bagi oknum -oknum disdik dan pengusaha yang tidak bertanggung jawab karena ini seharusnya tidak menabrak aturan yang ada, jelas-jelas buku tema tidak boleh di jual belikan kepada anak didik.
Somdani/indra
0 Komentar
Berkomentar dengan bijak, demi menghargai pembuat konten diatas!